Atasi Permasalahan Anak Pekerja Migran, Pemprov NTB Terus Jalin Sinergi

Kondisi ekslusi sosial terhadap anak pekerja migran selama ini sering berwujud pada stigma negatif maupun bullying. Kondisi ini semakin memilukan ketika anak-anak pekerja migran sebagian besar tidak terdata dalam sistem adminduk, daftar penerima bansos, pergaulan bebas dan menikah di usia muda serta pengasuhan tidak layak dan putus sekolah, dimana kondisi ini kontras dengan anak-anak yang lain.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar menyelesaikan berbagai pemasalahan bagi anak pekerja migran. Posyandu keluarga, selain sebagai fasilitas kesehatan, keberadaannya memang dihajatkan sebagai pusat edukasi yang diharapkan mampu memberikan pencerahan tentang solusi dari berbagai permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada Webinar bertajuk Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di Nusa Tenggara Barat, Selasa (13/10).

Kompleksitas permasalahan pekerja migran tidak boleh menyurutkan semangat pemerintah dalam memberikan pelatihan, pembinaan dan perlindungan terhadap para pekerja migran, termasuk bagaimana memastikan keluarga yang ditinggalkan dapat terjaga dengan baik.

Oleh karenanya, Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub, menekankan pentingnya memperkuat sinergi dengan berbagai stakeholders dan NGO terkait.

“Kerjasama dari seluruh stakeholder itu manjadi sangat penting, pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Peran NGO lainnya sangatlah besar dalam bersama-sama menggotong royongkan, bekerja bersama dalam seluruh elemen masyarakat khususnya yang langsung menyentuh pada masyarakat bawah termasuk mengenai masalah pekerja migran,” tuturnya.

Ummi Rohmi juga meyakinkan, jika posyandu keluarga dapat berjalan maksimal dan bersama dengan itu sinergi dengan berbagai stakeholders juga berjalan dengan baik, maka masyarakat secara berkelanjutan dapat teredukasi dengan baik, sehingga program pembangunan bukan hanya untuk pemerintah tetapi berwujud untuk masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB, Ir. Husnanidiaty Nurdin, MM mengapresiasi keberadaan NGO sebagai pendampingan masyarakat yang berada di lapangan.

“Jika kita tidak memiliki orang – orang di lapangan maka kita akan susah. Keberadaan di lapangan adalah kata kunci demi anak – anak mendapat perhatian dan pemenuhan hak – hak dapat tercapai,” Husnanidiaty.

Sementara itu, Suharti yang merupakan Direktur SANTAI (Tunas Alam Indonesia)NTB telah melakukan peninjauan terhadap empat desa yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yakni Desa Wanasaba, Lenek Lauq, Pandanwangi, Pemongkong dan Sukaraja. Dari peninjauan tersebut, sejak Tahun 2017 hingga 2020 terhitung rata – rata terdapat sebanyak kurang lebih 300 jumlah anak pekerja migran.

“Rentan usia yang paling banyak ada pada 0 – 9 tahun ini merupakan usia emas anak – anak harus berada dengan orang tuanya. Strategi yang kita susun dengan pemerintah desa yaitu dengan membangun pengasuhan ditingkat desa dengan memastikan anak – anak berada didalam lingkungan dan keluarga pengganti,” jelas Suharti.

Ia berharap berbagai stigma yang diberikan kepada anak – anak pekerja migran tidak ada lagi, sehingga mereka semua dapat diterima dengan baik sebagaimana anak-anak lainnya di lingkungan sosial mereka.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB dibawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Sementara itu kepala Dinas Sosial H. Ahsanul Khalik dalam tanggapan menyampaikan bahwa dalam rangka menindak lanjuti praktik baik dari program yang dilaksanakan oleh Yayasan Tunas Alam Indonesia NTB selama ini pada beberapa desa di beberapa kabupaten, Dinas Sosial akan menggerakkan Lembaga Kesejateraan Sosial Anak untuk melakukan pendataan terhadap Anak Pekerja Migran yang ada di wilayah kerja mereka, ada sekitar 980 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di 10 kabupaten/kota se- NTB.

“Kita di Dinas Sosial NTB dalam prakteknya sudah sudah menggerakkan LKSA dalam mendata anak Pekerja Migran dan sekitar 980 LKS di NTB” Ungkap Bang AKA sapaan akrabnya.

Kadisos NTB juga menjelaskan Setelah melakukan pendataan para pekerja sosial dinas sosial akan melakukan asessment untuk melakukan validasi terhadap Anak Pekerja Migran yang akan menjadi Anak Asuh atau klien dari LKSA, dan hal ini akan menjadi salah satu syarat utama untuk LKSA mendapatkan bantuan Hibah baik dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat


Dengan demikian maka melui LKSA diharapkan hak-hak anak dijamin untuk bisa dipenuhi, baik hak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendidikan dan juga antisipasi terhadap berbagai eksploitasi terhadap anak Pekerja Migran yang ada di NTB


“Untuk mewujudkan hal ini Dinas Sosial akan mengeluarkan surat edaran kepada LKSA dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota”. Tutup Kadis Sosial.

Webinar ini juga diikuti oleh Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Timur, Arfany Muammar Masany, S.STP, MH dan akademisi UNRAM, Dr. Ani Suryani, SH, M.Hum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *