Cegah Bantuan Salah Sasaran, Pemprov Targetkan Labelisasi Rumah Warga Miskin Tuntas 2021

Mataram – Pemprov NTB menargetkan labelisasi rumah warga miskin penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) tuntas 2021 mendatang. Tahun ini, baru Kota Mataram dan Lombok Timur yang sudah melakukan labelisasi rumah warga miskin.

‘’Sekarang yang baru menerapkan Kota Mataram dan Lombok Timur.  Kita berharap tahun depan semua melakukan hal yang sama di seluruh wilayah NTB sambil kita melakukan perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),’’ kata Kepala Dinas Sosial (Disos) NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos., M.H., dikonfirmasi Suara NTB, Kamis, 19 November 2020.

Khalik menjelaskan kabupaten/kota lainnya sudah mulai merencanakan untuk melakukan labelisasi rumah penerima bantuan PKH. Seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.

‘’Kita dorong semua rumah (penerima bantuan PKH) sudah terlabel. Sehingga masyarakat mengetahui siapa yang mendapatkan bantuan,’’ ujar Khalik.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Timur ini, menjelaskan labelisasi rumah warga miskin penerima bantuan PKH ini dalam rangka transparansi bantuan. Sehingga masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap ketepatan sasaran pemberian bantuan.

‘’Kemudian, masyarakat bisa menyampaikan informasi juga kepada kita terkait dengan kalau  ada yang  mampu yang dipasangi label. Maka kita, ketika menemukan itu nyata di lapangan, kita segera mengeluarkan dia dari data penerima bantuan dan berkoordinasi dengan desa, kabupaten/kota. Kemudian kita kirim ke pusat,’’ terangnya.

Artinya, kata Khalik,  labelisasi rumah warga penerima bantuan PKH ini  memiliki efektivitas tinggi untuk menekan kesalahan data dan kesalahan sasaran pemberian bantuan. Jika ada warga mampu yang menerima bantuan, kemudian rumahnya dilabeli “warga miskin” maka dengan sendirinya dia akan malu.

‘’Itu salah satu hal yang akan ditemukan di lapangan. Kalau dia malu maka akan mundur,’’ tandasnya.

Berdasarkan data, jumlah penerima PKH pada tahap IV di NTB sebanyak 351.136 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Masyarakat miskin penerima PKH di NTB bertambah karena terdapat penambahan kategori pada komponen kesehatan yang semula hanya ibu hamil dan anak usia dini, kini ada kategori keluarga pasien Tuberkulosis.

Sebelumnya,  KPM PKH telah menerima bantuan sosial beras selama tiga bulan. Yaitu, bulan Agustus sampai Oktober 2020, masing- masing menerima 45 Kg. Menyusul lagi, Kemensos menyalurkan bansos  tunai PKH pada bulan Oktober lalu.

Bantuan untuk Tahap IV 2020 bagi KPM se-NTB, sebanyak 351.136 KPM dengan nominal Rp263.033.875.000. Penerima terbanyak di Lombok Timur sebanyak 98.339 KPM, Lombok Tengah 77.501 KPM, Lombok Barat 46.461 KPM, Bima 37.011 KPM, Lombok Utara 22.540 KPM, Sumbawa 21.254 KPM, Kota Mataram 18.387 KPM, Dompu 16.462 KPM, Kota Bima 6.619 KPM dan Sumbawa Barat 6.562 KPM.

Jumlah bantuan per tahun masing-masing KPM dengan kategori anggota keluarga seperti, Ibu hamil/Nifas Rp 3 juta/tahun. Anak Usia Dini (0-6 tahun) Rp 3 juta/tahun. Pasien Tuberkulosis Rp 3 juta/tahun. Anak SD/Sederajat Rp.900 Ribu/tahun. Anak SMP/Sederajat Rp 1,5 juta/tahun. Anak SMA  Rp 2 juta/tahun. Penyandang Disabilitas  Berat Rp 2,4 juta/tahun dan Lanjut Usia Rp 2,4 juta/tahun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *