COVID 19 DAN SOCIAL HELPING

Oleh: H. Ahsanul Khalik, M.H.
Kadisi Sosial NTB

Semula kita hanya membayangkan bahwa Covid 19 hanya mewabah di Cina, setidaknya di Kota Wuhan Provinsi Hubei. Tapi apa hendak dikata, Covid 19 berubah menjadi pandemik di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) menetapkan coronavirus disease (Covid-19) sebagai pandemi pada Rabu (11/3). Penetapan itu didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencapai 114 negara. Sebelum menjadi pandemi, virus Corona disebut sebagai wabah ketika menjangkiti penduduk Wuhan, Provinsi Hubei-Tiongkok pada awal Januari 2020. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat dengan signifikan.
Kini, miliaran orang terperangkap dalam rumahnya, jutaaan orang terpapar, ratusan ribu orang meninggal dunia, puluhan ribu ahli kesehatan kebingungan menjawab teka-teki medisnya, puluhan ribu rumah sakit (darurat pun) tak lagi mampu menampung lonjakan pasien. Dunia mengalami turbulensi ekonomi, kekacauan, serta kerisauan karena interaksi yang lumpuh di berbagai bidang melemah.


Indonesia tak kurang apesnya. Efek domino ekonominya luarbiasa: mengalami perlambatan bahkan mendadak lumpuh. Laporan dan penelitian yang dirilis oleh Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMRC) yang dirilis tanggal 27 Juni 2020 memperlihatkan bahwa terdapat 6,4 juta orang pekerja formal sudah dirumahkan. Laporan dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) yang dirumahkan 1,4 juta orang, Asosiasi Pertekstilan, 2,1 juta, Perhotelan, 430 ribu, sektor Alas kaki, 500 ribu, dan seterusnya. Data ini diyakini akan terus bergerak naik seiring laju pandemic Covid 19 yang belum dapat dijinakkan. Dari yang 6,4 juta yang dirumahkan, 10 persen-nya di-PHK karena perusahaan tidak sanggup membayar pesangon. Laporan dari Asosiasi satpam, pada April yang diberhentikan 10 persen. Bulan Mei, sudah sampai 60 persen. Jadi, makin lama makin bertambah. Jumlah 6,4 juta itu baru di sektor formal, yang di sektor informal seperti tukang cukur, tukang pijat, pekerja salon, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.


Covid 19 yang semula diragukan mata rantainya akan sampai ke Indonesia telah memapar 63.749 orang, meninggal 3.171, masih dalam perawatan sebanyak 31.473, sembuh 29.105 per tanggal 05 Juli 2020. NTB sendiri tak ada tanda melandai. Per tanggal 05 Juli 2020 (jam 23.30) menunjukkan bahwa Covid 19 telah memapar 1361 orang, meninggal 67 orang, sembuh 883 orang, dan masih dalam perawatan 411 orang. Positif Covid 19 di NTB belum menunjukkan gradasi melemah, bahkan cenderung konsisten berada pada urutan 12 penyumbang Covid 19 secara nasional. Ini pekerjaan rumah (PR) bersama kita semua agar roda kehidupan kembali pada titik normal. Bagaimana tidak, semua energi kita habis untuk berperang melawan musuh tak berbentuk: hantu yang berkeliaran di sekitar kita. Efeknya apa? APBD Provinsi NTB mengalami defisit anggaran sampai 412 miliar (HarianNusa.com, 03 Mei 2020), Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat meringis karena total anggaran tersedot habis dan menunjukkan tanda-tanda devisit anggaran apabila Covid 19 tak kunjung mereda hatta bulan Agustus. Beberapa hari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dampak pandemi virus corona (Covid-19) berisiko mengerek defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) menjadi kian lebar. Bendahara Negara itu pun mengatakan peningkatan defisit bakal menjadi beban bagi negara hingga 10 tahun ke depan. “Dengan adanya Covid-19 kita mengalami defisit yang meningkat secara dramatis, dan ini akan menjadi beban 10 tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (Kompas.com, 18/6/2020).


Dampak ekonomi Covid 19 di NTB tak kurang sadisnya. Tak kurang dari 180 perusahaan tutup sementara, 11.000 karyawan di rumahkan karena nir pengunjung (Kompas.com, 15 April 2020) yang sebagian besar berasal dari sektor pariwisata. Belum dari sektor formal lain serta sektor informal lainnya. Perputaran roda perekonomian melemah, bahkan memburuk paska ditetapkannya Pembatasan Sosial Kegiatan Masyarakat (Lingkup RT, RW, lingkungan, perumahan, kelurahan) ditambah lagi dengan pengetatan jalur keluar masuk antar-kabupaten/kota serta antar-provinsi. Tak pelak kondisi ini menciptakan fenomena kemiskinan baru, mendadak miskin, dan atau miskin kagetan, yang rentan miskin menjadi miskin, yang miskin semakin tercekik. Akibatnya, angka kemiskinan disinyalir akan bertambah.


Negara, karenanya, hadir melakukan injeksi serta intervensi melalui kebijakan yang pro poor, pro masyarakat lemah agar bencana Covid 19 tak berubah menjadi chaos, menghadirkan kerentanan, bencana dan atau ketegangan sosial. Peran relaksasi sosial inilah yang dimainkan oleh Dinas Sosial NTB, sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, untuk menyapa langsung masyarakat berdampak melalui program-program social helping. Tunjuk misalnya, (1) Program Harapan Keluarga. PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (selanjutnya disebut KPM) di NTB sebanyak 324.756 KPM per bulan menghabiskan anggaran Rp. 240.521.000,- (besaran dananya bisa berubah-ubah setiap periode pencairan tergantung pada komponen); (2) BPNT/SEMBAKO. Program BPNT/Sembako dengan jumlah KPM sebanyak 209.037 dengan besaran kepada setiap penerima sebesar Rp. 200.000,- selama 9 bulan dengan total anggaran sebesar Rp. 916.266.600.000,- ; (3) Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk Program BTS sebanyak 270.005 KPM dengan besaran Rp.600.000,- selama 3 bulan dengan jumlah Rp.486.009.000.000,-; (4) Program Rehabilitasi Sosial Lansia. Program REHSOS lansia sebanyak 2.530 orang dengan besaran jumlah Rp. 2.700.000,- sehingga total Rp. 6.831.000.000,-; (5) Bantuan Sosial Tunai Lansia. BTS yang dikhususkan bagi lansia sebanyak 1.350 orang selama 3 bulan sebanyak Rp. 600.000,- sehingga total Rp. 2.430.000.000,-; (6) Jaring Pengaman Sosial Gemilang Pemerintah Provinsi NTB. JPS Gemilang sebanyak 105 KPM dalam bentuk sembako dengan nilai Rp. 250.000/paket selama 3 bulan sehingga mencapai total Rp. 78.750.000.000,-; (7) Jaring Pengaman Sosial Kabupaten/Kota. Untuk JPS Kabupaten/Kota menyesuaikan besaran bantuan tiap Kabupaten/Kota; (8) Bantuan Sosial Tunai Dana Desa di mana jumlah penerima ditentukan dari desa dengan besaran manfaat yang diterima adalah Rp.600.000/KK selama 3 bulan.


Di luar 8 program utama di atas, Dinas Sosial NTB juga rutin menyentuh masyarakat berdampak melalui Program #DinasSosialBerbagi. Program ini menyasar masyarakat dan atau komunitas terbatas yang belum tercover dalam hasta program Dinas Sosial NTB, tapi terdapat kegentingan/keterdesakkan untuk diuluri tindakan sosial. Sebagai contoh misalnya, penyediaan 1000 paket nasi untuk kampung Dayan Peken selama seminggu, penyaluran bantuan sembako untuk mahasiswa luar NTB, bantuan untuk penyandang disabilitas, panti asuhan, guru/tenaga pendidik yang belum tersertifikasi atau berpenghasilan rendah, orang terlantar, pekerja wisata, keluarga miskin yang sedang diisolasi. Yang juga rutin dilakukan adalah pembagian Alat Pelindung Diri (APD), baik yang diinisiasi sendiri oleh Dinas Sosial ataupun bekerjasama dengan kelompok/komunitas serta Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai perusahaan.


Memang tak tersentuh semuanya. Di sinilah kepekaan sosial kita terpanggil untuk menjadi bagian yang meringankan yang lain. Mungkin tidak harus dalam bentuk materi, setidaknya menegakkan protokol kesehatan adalah bentuk sedekah lain yang dapat dilakukan agar pandemik ini segera berlalu dan menata kembali hayat baru. #NTBLawanCovid19 #JagaJarak #PakaiAPD #DiRumahSaja #NTBSehat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *