Jadup Gempa Setelah Pandemi Corona

RADAR LOMBOK.

Butuh Anggaran RP 457,5 Miliar

MATARAM–Presiden RI Joko Widodo telah menjanjikan seluruh korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB akan mendapatkan uang jaminan hidup (jadup). Selain janji Presiden, jadup merupakan hak korban gempa yang diamanahkan perundang-undangan. Sebanyak 19.099 jiwa atau 5.660 KK korban gempa di NTB, telah menerima Jadup pada tahap pertama. Masing-masing mendapatkan Rp 600 ribu, sehingga total Jadup yang telah dicairkan sebesar Rp 11.459.400.000. Masalahnya, masih terdapat 762,596 jiwa atau 207.007 korban gempa belum mendapatkan Jadup hingga saat ini. Dibutuhkan dana yang cukup besar mencapai Rp 457.557.600.000. Belum lagi adanya puluhan ribu jiwa data tambahan baru. “Saya sudah kontak pusat soal Jadup ini,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik kepada Radar Lombok, Senin (29/6). Dipaparkan Khalik, tahap pertama pencairan Jadup sebesar Rp 11,4 miliar, telah disalurkan untuk 4 kabupaten. Sebanyak Rp miliar atau 7.642 jiwa untuk Kota Mataram.

Kemudian Rp 2 miliar untuk 3.380 iiwa di Kabupaten Lombok Barat, Rp 390 juta untuk 650 jiwa di Lombok Tengah, dan Rp miliar untuk 7.427 jiwa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Selanjutnya untuk pencairan Jadup tahap kedua, saat ini masih berproses di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Jumlahnya Rp 457,5 miliar untuk 7 kabupaten/kota. “Itu di luar tambahan usulan baru. Karena masih ada usulan tambahan perbaikan rumah dari kab/kota sebanyak 17.500 KK, ini kan belum masuk juga datanya,” ungkap Khalik. Jumlah korban gempa yang berhak menerima Jadup tahap kedua sebanyak 762.596 jiwa. Masing-masing tetap akan mendapatkan uang Rp 600 ribu. Terbanyak untuk Kabupaten Lombok Utara (KLU) sebanyak Rp 145,5 miliar atau 242.572 jiwa. Selanjutnya Rp 133,6 miliar untuk 002.677 jiwa di Lombok Barat. Kemudian Rp 71,5 miliar untuk 119.230 jiwa di Lombok Timur, Rp 37,6 miliar untuk 62.677 jiwa di KSB, Rp 34,4 miliar untuk 57.365 jiwa di kabupaten Sumbawa, Rp 25,1 miliar untuk 41.860 jiwa di kota Mataram, dan Rp miliar untuk 16.215 jiwa di Lombok Tengah. Menurut Ahsanul Khalik, saat ini pihaknya belum bisa memastikan kapan Jadup akan cair.

Para korban tentunya harus bisa bersabar. “Saat ini masih fokus penanganan covid-19. Pasca Covid-19, kita akan jadikan agenda prioritas untuk mengkomunikasikan dengan Kemensos,” ucapnya. Ditegaskan, anggaran Jadup bukan berada pada Kemensos RI. Namun masuk dalam pos anggaran Kement- erian Keuangan (Kemenkeu). “Tentu kita tinggal membawa data rumah yang sudah tertangani. Dan untuk data ini, kita di Dinsos juga sudah persiapkan,” imbuhnya. Berdasarkan komunikasi Khalik dengan pemerintah pusat, saat ini masalah Jadup belum menjadi prioritas. Semuanya fokus untuk pen- anganan Covid-19 saja. “Tapi tetap akan kita susul nanti,” tegasnya. Sementara untuk tambahån data penerima Jadup sebanyak 17.500 KK, nantinya bisa saja akan menerima melalui tahap ketiga. Apabila rata-rata 1 KK berjumlah 4 orang, maka tambahan penerima Jadup sekitar 70.000 jiwa. Anggota komisi XI DPR RI Dapil Lombok, Hj Wartiah berjanji akan memperjuangkan pencairan uang Jadup. Mengingat, Jadup merupakan hak korban bencana yang diamanahkan undang-undang. Wartiah sudah meminta Kemenkeu un- tuk segera memberikan hak korban gempa melalui Kemensos.

“Saya sudah sampaikan saat RDP dengan Kemenkeu. Saat paripurnajuga sudah saya ingatkan agar Jadup dicairkan. Kasihan masyarakat kita yang sudah lama menunggu,” ujar Wartiah. Wartiah selaku wakil rakyat, mengaku tidak bisa tenang sebelum seluruh korban gempa menerima jadup. Fakta hari ini, sangat membuat dirinya kecewa. Seharusnya masalah jadup sudah lama tuntas. “Kemenkeu itu mitra kerja saya. Saya pasti bersuara, sayajadi wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ini bisa jadi masalah, sebagian kor- ban sudah dapat, tapi sebagian besar belum,” ucapnya. (zwr) RADAR LOMBOK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *