NTB Urutan Sembilan Nasional, Provinsi Terbaik Menahan Laju Kemiskinan

Mataram  – Pandemi Covid-19 membuat jumlah penduduk miskin di Indonesia naik signifikan. Namun, Provinsi NTB tidak bernasib seperti provinsi lain yang kemiskinannya naik cukup tinggi. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan NTB sebagai provinsi peringkat sembilan terbaik nasional dalam menahan laju kemiskinan di Indonesia. Bahkan, capaian NTB ini masih lebih baik dibandingkan laju kemiskinan secara nasional.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2020 tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen). Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 713,89 ribu orang (13,97 persen). Terlihat adanya kenaikan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2020 – September 2020 yaitu sebesar 0,26 persen.

Jumlah Penduduk Miskin pada September 2020 sebanyak 746,04 ribu orang, meningkat sekitar 32,15 ribu orang dibanding Maret 2020 yang sebanyak 713,89 ribu orang.

Jika dibandingkan dengan 34 provinsi di Indonesia, posisi Provinsi NTB ada di urutan 9 dari 10 besar provinsi yang menahan laju kemiskinan dengan baik.

Kepala BPS Provinsi NTB, Suntono bersama Koordinator Fungsi Statistik, Arif Chandra kepada Suara NTB, Selasa, 16 Februari 2021 menyampaikan, catatan laju peningkatan angka kemiskinan di Indonesia per September 2020.

Provinsi dengan persentase tertinggi peningkatan laju angka kemiskinannya adalah Provinsi Banten dengan 0,71 persen, Sulawesi Tenggara 0,69 persen, Bali 0,67 persen, Sulawesi Barat 0,63 persen, Kalimantan Utara 0,61 persen, Jawa Barat 0,55 persen, Maluku 0,55 persen, Kalimantan Timur 0,54 persen, DI Yogyakarta 0,52 persen, Kalimantan Selatan 0,45 persen.

Kemudian Aceh 0,44 persen, Kalimantan Tengah 0,44 persen, Jawa Tengah 0,43 persen, Lampung 0,42 persen, Indonesia 0,41 persen. Sumatera Utara 0,39 persen, Jambi 0,39 persen, Jawa Timur 0,37 persen, Gorontalo 0,37 persen, Bangka Belitung 0,36 persen, Papua Barat 0,33 persen, Sumatera Selatan 0,32 persen, NTT 0,31 persen, Sumatera Barat 0,28 persen.

Disusul Bengkulu 0,27 persen, Sulawesi Selatan 0,27 persen, dan Provinsi NTB 0,26 persen. Selanjutnya, Provinsi Riau 0,22 persen, Kepulauan Riau 0,21 persen, Maluku Utara 0,19 persen, DKI Jakarta 0,16 persen, Sulawesi Utara 0,16 persen, Papua 0,16 persen, Sulawesi Tengah 0,14 persen dan persentase laju kemiskinan terendah adalah Kalimantan Barat 0,07 persen.

“Saya sudah laporkan data kemiskinan NTB kepada bu Wagub (Wakil Gubernur),” kata Suntono.

Di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, pemerintah daerah di NTB beserta seluruh stakeholdersnya sudah menunjukkan upaya maksimal menekan angka kemiskinan. Menurut Suntono, salah satu yang dihitung dalam merumuskan angka kemiskinan adalah kenaikan harga-harga komoditas.

“Bagus ini, kerja TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah). NTB malah deflasi 0,33 pada Maret-September 2020. Kalau tidak ditahan laju inflasinya, dan harga-harga naik, bisa naik angka kemiskinan di NTB,” katanya.

Faktor-faktor terkait dengan tingkat kemiskinan di NTB juga dijelaskan. Diantaranya, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi. Ekonomi NTB triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,00 persen (y-on-y). Angka ini menurun dibanding capaian triwulan III-2019 yang tumbuh sebesar 6,36 persen (y-on-y).

Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada triwulan III 2020 terkontraksi sebesar 5,68 persen (y-on-y), menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,81 persen.

Perubahan Harga Eceran Beberapa Komoditas Pokok, pada Maret 2020 – September 2020, secara umum harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan. Komoditas yang naik antara lain tahu, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu dan ikan mujair. Namun demikian, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras, daging ayam ras, gula pasir, cabai rawit, dan telur ayam ras.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik sebesar 4,22 persen. Terjadi kenaikan sebesar 0,94 persen poin dibandingkan Agustus 2019 yang sebesar 3,28 persen.

Penduduk Usia Kerja di NTB Terdampak covid-19, yaitu sebanyak 455,56 ribu penduduk usia kerja (11,93 persen) pada Agustus 2020. Rinciannya, sebanyak 28,39 ribu penduduk menjadi pengangguran. Sebanyak 12,66 ribu penduduk menjadi Bukan Angkatan Kerja. Sebanyak 35,66 ribu penduduk Sementara Tidak Bekerja. Dan sebanyak 378,85 ribu penduduk bekerja dengan Pengurangan Jam Kerja (Shorter Hours).

Laju kemiskinan juga dapat ditahan karena Bantuan Sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah (Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai) berjalan dengan baik.

Sejumlah kebijakan Pemprov NTB yang diinisiasi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah yang akrab disapa Bang Zul, juga cukup efektif menghalau pelemahan ekonomi. Misalnya saja, program JPS Gemilang yang dinilai sangat membantu penduduk pada masa pandemi. Terutamamemperkuat, daya beli penduduk yang bergerak di sektor UMKM dan IKM.

“Tingkatkan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, utamakan desil I dan desil II. Tapi secara umum, NTB ngeremnya sudah bagus menahan laju kemiskinan,” demikian Suntono.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *