Pendamping PKH dan Aparat Desa Diharapkan Intens Duduk Bersama Cleansing Data PKH

LOMBOK BARAT — Jajaran Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten/Kota melalui pilar sosial terus bersinergi dengan semua pihak. Termasuk dengan aparat dan perangkat pemerintah desa.

Ini demi terwujudnya data penerima bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia agar tepat sasaran dan akuntabel.

“Untuk cleansing data ini, dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH terus meningkatkan koordinasi dengan aparat desa,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik usai mengikuti kegiatan sosialisasi Graduasi KPM PKH, Kamis (14/1) di Lombok Barat.

“Agar dapat dibedah kendala-kendala permasalahan adminsitrasi dan ekonomi warga setempat,” imbuh pria yang kerap disapa dengan panggilan AKA ini.

Menurut dia, pihaknya juga akan bersurat khusus kepada dinsos kabupaten/kota. Dengan harapan, kata dia, Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengintruksikan kepada pendamping PKH menyusun jadwal rutin.

“Seperti pertemuan, atau sederhananya duduk bersama antar pendamping PKH dan aparat desa membahas mengenai data PKH. Termasuk juga dengan bersama membedah data PKH, mana pihak yang pantas dan tidaknya menerima bansos,” ujar AKA.

Tak hanya itu, mantan Kepala Pelaksana BPBD NTB itu juga berharap kepada pihak aparat desa agar tidak sungkan untuk merapatkan diri ke dinas sosial kabupaten/kota dalam rangka memantapkan koordinasi.

Dengan harapan, kata AKA, ada input informasi yang berhubungan langsung tentang mekanisme pemutakhiran data miskin secara periodik. Menurut dia hal itu penting.

Karena, ketidaktepatnya sasaran bansos juga difaktori kurang maksimalnha musyawarah desa secara periodik dalam memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Jadi, tidak ada istilah data penerima PKH itu langsung didaftar secara manual. Kemensos menarik datanya dari DTKS. Kalau DTKS tidak ada pemuktahiran di desa atau daerah, maka data lama kemungkinan itu yang terpakai,” ungkapnya.

Pencetus buku JPS Gemilang ini juga menyebutkan, ibarat rumah sistem terutama yang memiliki data besar, dapat mempunyai data yang rusak. Jika dibiarkan, data yang rusak tersebut akan mempengaruhi kinerja dan sistem tersebut.

Oleh karenanya, AKA menegaskan, bahwa data tersebut harus dibersihkan. Bila perlu data cleansing harus secara konstan. Meski demikian, lanjutnya, Pemprov NTB bersama Pemkab/Pemkot terus memperkuat komitmen melakukan validasi DTKS secara terstruktur dan terukur.

Terbukti setelah pada tahun 2020 berhasil melakukan validasi yang hasilnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial pada Bulan Oktober 2020 berdasarkan Kepmensos RI 146/HUK/2020 tentang penetapan DTKS tahap II tanggal 26 Oktober 2020.

“Bahkan Pemerintah Provinsi, telah melayangkan surat resmi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTB, dengan nomor 35/V.1/Sosial tanggal 8 Januari 2021. Mengenai penetapan DTKS periode Maret 2021,” tuturnya.

“Poin yang disampaikan antaranya, bahwa Finalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada SIKS-NG dibuka tanggal 4 s/d 31 Januari 2021, dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” tambah Ahsanul Khalik.

Terkait dengan progress pelaksanaan PKH, kata Kepala Dinas yang getol dengan tagline Dinsos Melayani Dengan Hati itu, Provinsi NTB telah mengeluarkan atau graduasi istilah di PKH, bagi penerima PKH yang dianggap sejahterah.

Pada tahun 2020 saja, sebut dia, ada 4.298 Kepala Keluarga (KK) yang dikeluarkan dan yang mengundurkan diri secara mandiri. Karena, dilatarbelakangi kesejahteraan ekonomi.

“Jurus Jitu Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten Kota melalui pilar sosial mengeluarkan orang tersebut dengan cara graduasi paksa,” katanya.

“Karena sudah sejahterah dan advokasi mengundurkan diri serta dengan cara melabelisasi rumah penerima manfaat, agar rumah yang dilabelisasi dapat diawasi dan koreksi oleh warga setempat,” demikian Ahsanul Khalik menambahkan.

2 thoughts on “Pendamping PKH dan Aparat Desa Diharapkan Intens Duduk Bersama Cleansing Data PKH”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *