Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial dan Optimalisasi Peran Penyuluh Sosial

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta jaminan dan perlindungan sosial (Permensos No 10/2014). Permensos tersebut menegaskan, bahwa masyarakat menjadi salah satu unsur pelaku dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Masyarakat dengan potensi dan sumber yang dimiliki, menjadi bagian penting dan ikut menentukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ketika peran masyarakat dapat dilakukan secara optimal mulai dari tingkat lokal, maka permasalahan sosial secepatnya diselesaikan dan atau tidak akan meluas.
Meskipun demikian, peran serta masyarakat ini seringkali tidak optimal karena berbagai hambatan, baik secara teknis maupun administratif. Ketentuan birokrasi yang kurang dipahami masyarakat, seringkali menyurutkan peran serta masyarakat. Sehubungan dengan itu, diperlukan fasilitasi oleh pemerintah agar peran serta masyarakat tersebut menjadi optimal. Pada konteks penyuluhan sosial, peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari: pengetahuan dan kesadaran akan masalah, potensi dan sumber, perilaku kolektif /gerakan sosial untuk menangani PMKS, kohesi sosial dan kepedulian sosial dan jaringan sosial dan kelompok swadaya (lihat Permensos No 10/2014).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memberikan peran dan posisi lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Pergeseran ini telah membawa perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai oleh : (1) Tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar, bahkan ditandai dengan munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah sehingga menjadi sebuah ancaman disintegrasi nasional; (2) Sistem multi partai dengan jumlah hingga puluhan, dikhawatirkan menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga pada tingkat elit politik, yang akan merapuhkan kohesi nasional; (3) Pengaruh globalisasi dikhawatirkan menghilangkan identitas dan simbol-simbol integrasi seperti nasionalisme, patriotisme dan penghargaan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila; dan
(4) Munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya atas dasar kepentingan(Puspensos-Depsos RI, 2006).  Menyikapi hal tersebut, pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan upaya secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Hal ini sangatlah penting, mengingat permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini semakin berkembang baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak, karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Akibatnya, banyak diantara mereka yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial, sehingga tidak dapat menjalankan kehidupan secara layak dan bermartabat.
Memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan permasalahan sosial dewasa ini serta kemampuan penanganan yang dimiliki, maka dipandang perlu mengoptimalkan peran para penyuluh sosial sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan yang tersurat pada Pasal 33 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial terdiri dari 4 pilar, yakni (1) Tenaga Kesejahteraan Sosial; (2) Pekerja Sosial; (3) Relawan Sosial; dan (4) Penyuluh Sosial.
Sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan kessos, keberadaan penyuluh sosial dapat dikatakan masih relatif baru, karena baru lahir pada 2008 melalui Peraturan Menpan No PER/06/M.PAN/4 2008.

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas pokok Penyuluh Sosial adalah melakukan penyuluhan
sosial serta pengembangan penyuluhan sosial. Adapun yang dimaksud dengan penyuluhan sosial adalah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Pasal 1 ayat 1). Menilik batasan pengertian tersebut, maka ada tiga peran penting yang harus dijalankan oleh penyuluh sosial, yakni (1) sebagai komunikator; (2) motivator); serta (3) edukator dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Begitu strategisnya peran penyuluh sosial dalam pembangunan karakter bangsa (nation caracter building), maka untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan perannya dengan sebaik-baiknya.

Hal ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, apabila ada dukungan yang kuat dari berbagai pihak, dan memberikan ruang/fasilitasi para penyuluh agar mereka menjalankan tugas dan perannya secara optimal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *