PERTEMUAN POKJA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL

Kepala Dinas Sosial NTB, Dr.H.Ahsanul Khalik, Sos.MH, menghadiri pertemuan Program Kerja (Pokja) Program Perlindungan Sosial/ Bantuan Sosial bersama BPS NTB, Dikbud, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dukcapil, Dinas ESDM, Unicef, BPBD, Kominfotik dikantor BPS NTB, Rabu (31/08).

Dalam pertemuan Pokja tersebut, Kepala Dinas Sosial membagi tugas kepada anggota Pokja agar bertanggung jawab untuk melakukan penguatan kordinasi dan komunikasi dengan kabupaten/kota dalam rangka mensinergikan program antar perangkat daerah dan sekaligus program penanganan kemiskinan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Setiap anggota Pokja memiliki tanggung jawab dalam mencari berbagai persoalan penanganan kemiskinan di kabupaten/kota , bagaimana langkah dalam penangananya. Hal ini akan dipaparkan pada pertemuan Pokja selajutnya yang akan dijadwalkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB. Pada pertemuan itu, direncanakan untuk menetapkan rekomendasi bersama langkah-langkah apa yang akan diambil dalam program penanganan kemiskinan pada tahun 2023.

Terkait pelaksanaan sensus Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kadis Sosial memberikan ruang kepada BPS untuk menggunakan pendamping sosial dari Dinas Sosial agar dapat dilibatkan dalam pelaksanaan sensus. Kadis Sosial juga mengingatkan kepada tim dan instansi terkait untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam mengantisipasi potensi inflansi yang tinggi dampak dari kenaikan BBM. Hal demikian perlu dilakukan agar masyarakat tidak panik berlebihan dan penting untuk kondusifitas daerah.

Kepala BPS NTB, Drs. Wahyudin, M.M juga memberikan gambaran target penurunan kemiskinan untuk NTB sampai satu digit. Dalam kesempatan ini, BPS mengakui bahwa target tersebut sangat berat namun berharap bisa diupayakan sekalipun dengan waktu kurang dari dua tahun masa pengabdian Zul-Rohmi. Maka dari itu, diperlukan kolaborasi instansi terkait dalam memenuhi target penurunan angka kemiskinan .Beliau juga berharap tentang pentingnya fokus penanganan dalam menyasar data kemiskinan yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penanganan kemiskinan harus multi program secara nasional ditunjukan pada satu keluarga, salah satu contoh menyasar peserta program PKH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.