Tugas & Fungsi PPID

Tugas PPID

  1. Menyediakan dan mengamankan Informasi Publik;
  2. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
  3. Menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Dinas Sosial Prov. NTB dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
  4. Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk keputusan PPID Dinas Sosial Prov. NTB mengenai Daftar Informasi Publik Dinas Sosial Prov. NTB;
  5. Melaksanakan Pengklasifikasian Informasi Publik atau perubahannya dengan persetujuan Atasan PPID Dinas Sosial Prov. NTB.
  6. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses dalam hal: telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan; telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang ajudikasi, putusan pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung; telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
  7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil guna memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
  8. Mengkoordinasikan:
    1. Pengumpulan seluruh Informasi Publik yang meliputi:
      1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      2. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta; dan
  • informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  1. Pengumpulan Informasi Publik yang Dikecualikan;
  2. Pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
  3. Penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
  4. Pemenuhan permohonan Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
  5. Pengklasifikasian Informasi Publik dan/ atau pengubahan Pengklasifikasian Informasi Publik;
  6. Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur; dan
  7. Proses pemberian Informasi Publik di Dinas Sosial Prov. NTB agar berjalan dengan baik;

 

 Fungsi PPID

  1. Memastikan pemenuhan Informasi Publik sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik
  2. Melindungi hak masyarakat dan hak Dinas Sosial Prov. NTB yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.