Redam Konflik Sosial, Disos NTB Gelar Pemantapan Pelopor Perdamaian

MATARAM – Antisipasi terjadinya konflik sosial yang terjadi di masyarakat mendorong Dinas Sosial untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga pelopor perdamaian kabupaten/Kota se-NTB. Tujuannya agar dapat mendeteksi segala potensi yang dapat menimbulkan konflik sosial, terlebih dalam situasi pandemi covied-19 dan 7 kabupaten/kota di NTB sudah memasuki tahapan pemilu kepala daerah.


Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH, mengatakan adanya bencana sosial di masyarakat memiliki kompleksitas yang harus ditangani secara serius. Sebab, terdapat berbagai kepentingan dan tujuan yang jika tidak dimediasi akan menimbulkan konflik.
“Pemantapan pelopor perdamaian kali ini kita harapkan akan meningkatkan kemampuan mitigasi dan kecepatan para pelopor perdamaian untuk dapat mendeteksi potensi terjadinya konflik di daerah tempat mereka berada. Mereka harus bisa merangkul segala potensi lokal untuk mencegah terjadinya konflik demi tericptanya kedamaian daerah,” ujar khalik, pada pengarahan saat membuka acara pemantapan Pelopor perdamaian provinsi NTB di Mataram, Rabu (09/09/2020).


Untuk menjadi orang yang dapat menyelesaikan konflik maka pelopor perdamaian dituntut memiliki pemikiran yang terbuka, tidak hanya berpikir dari satu sisi tetapi juga berpikir dari sisi kelompok yang dihadapinya. 

“Nah ini kan peran ganda. Tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sebagai pekerja kemanusiaan. Ini harus ditanamkan kepada pelopor perdamaian,” tambahnya.
Dia mengakui bahwa keberadaan pelopor perdamaian masih kurang mengingat luasnya wilayah kerja yang mereka hadapi. Pemantapan pelopor perdamaian kali ini diikuti oleh 30 orang dengan perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota 3 orang. 

Khalik mengharapkan agar pelopor perdamaian yang ada di NTB banyak membangun komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para tetua di lingkungan dan daerah masing-masing, bangun komunikasi dan perbanyak sosialisasi melalui tempat-tempat ibadah agar masyarakat memahami bahwa setiap masalah yang timbul jangan sampai menjadi konflik sosial yang merugikan masyarakat sendiri. Pelopor perdamaian juga harus mampu memahami kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing sehingga setiap persoalan bisa dituntaskan dengan pendekatan adat dan kebiasaan setempat secara musyawarah.

Menyadari kurangnya jumlah pelopor perdamaian di NTB, maka penyelesaian masalah sosial di masyarakat akan dibantu juga oleh pilar-pilar sosial lainnya seperti Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensos Mas), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), ungkapnya.

“Kita secara bertahap akan terus meningkatkan kompetensi para pemuda pelopor agar lebih mampu menjalankan tugas di bidang pemulihan konflik sosial,” imbuhnya. Dalam pemantapan tersebut, para tenaga pelopor akan dipaparkan bagaimana merespon cepat persoalan sosial yang terjadi serta memahami karakter masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *