Validasi Data Kemiskinan : 215.627 Rumah Tangga Diperbaiki dan 40.820 Usulan Baru

Mataram – Sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinam (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dilakukan oleh kabupaten/kota se- NTB, sebanyak 215.627 Rumah Tangga dilakukan perbaikan dalam DTKS dan 40.820 Rumah Tangga usulan baru yang dimasukkan oleh Pemprov NTB ke Pusdatin Kemensos RI.


Rumah Tangga yang diperbaiki dalam DTKS adalah merupakan data yang sudah ada di Pusdatin kemensos, yang kemudian dikoreksi oleh kabupaten/kota sesuai kondisi lapangan dari hasil verifikasi dan validasi data yang ditetapkan berdasarkan surat penetapan olej Bupati/walikota, kata Kepala Dinas Sosial NTB H. Ahsanul Khalik, S.Sos, MH


Beberapa alasan Rumah Tangga tersbut dilakukan perbaikan data adalah antara lain, keluarga tersebut tergolong sudah mampu sehingga tidak layak sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial. Juga qda anggota keluarga yang sudah menikah dan pindah ke daerah lain dan ada juga yang sudah meninggal, anggota keluarganya tetap di DTKS selama hasil validasi memang masih dalam kondisi pra sejahtera, yang dikeluarkan adalah nama anggota keluarga yang sudah meninggal.


Di samping melakukan perbaikan terhadap 215.627 rumah tangga dari hasil validasi tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan 40.820 rumah tangga baru untuk masuk di DTKS Pusdatin Kemensos, dengan rincian Kota Mataram 17.361, Lombok Barat 3.551, Lombok Tengah 9.735, Lombok Timur 1.089, Lombok Utara 109, Sumbawa 7.431, Sumbawa Barat 287, Dompu 502, Bima 304 dan Kota Bima 451 rumah tangga. Dengan adanya usulan baru ini maka ke depan kalau masuk dalam finalisasi validasi oleh Pusdatin Kemensos maka kita harapkan akan dapat menerima berbagai bantuan sosial yang diprogramkan oleh pemerintah. Usulan baru ini tentunya semuanya qdalah di luar data yang sudah ada dalam DTKS Pusdatin, yang selanjutkan akan di verifikasi dan validasi oleh Pusdatin Kemensos alakah sesuai dengan persyaratan atau tidak, katanya.


Dengan demikin Prmprov belum bisa memastikan berapa total keluarga yang masuk dalam DTKS, kita masih menunggu funalisasi verifikasi dan validasi yg dilakukan oleh Pusdatin jelasnya.
Sementara itu Wakil Gubernur NTB Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan, validasi data kemiskinan sangat penting untuk mendukung berbagai program bantuan pemerintah. Baik bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan data yang valid bantuan akan tepat sasaran, ujarnya.
Bila bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, otomatis berdampak negatif terhadap upaya percepatan pengentasan kemiskinan di NTB.


Sepanjang tahun 2020 nilai bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat ke NTB mencapai Rp 3,4 Triliyun. Disalurkan dalam bentuk Bantuan Sosial Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, bantuan sosial tunai, hingga bantuan khusus anak dan lansia.


Pemprov NTB sendiri memiliki berbagai program strategis yang tertuang dalam dokumen RPJMD untuk menurunkan angka kemiskinan, antara lain industrialisasi, desa wisata, Bumdes Maju dan berbagai bantuan sosial lainnya di dinas sosial.

TIM PPID Dinsos NTB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *