MATARAM-Forum corporate sosial responsibility (CSR) Kesejahteraan Sosial (Kessos) NTB menggelar rapat koordinasi. Rapat ini membahas pelaporan CSR dari perusahaan di NTB. Diketahui, baru beberapa saja perusahaan yang melapor.
“Dunia usaha dunia industri yang melaporkan masih sedikit. Pelaporan ini bagian dari penyampaian kinerja CSR,” kata Ketua Forum CSR H Zainul Aidy, kemarin (5/10).
Dijelaskan, forum CSR sendiri bukan menerima uang. Perannya koordinatif dan pengontrol kegiatan masing-masing dunia usaha.
“Nanti perusahaan yang baik dalam soal CSR akan mendapat penghargaan Padmamitra Award,” bebernya.
Pada kesempatan tersebut, Zainul juga memberi dukungan pada program Satu Pena PMKS. Program ini dinilai akan ikut menyokong kinerja forum yang mengkoordinasi persoalan PMKS.
Kepala Dinas Sosial NTB H Ahsanul Khalik dalam kesempatan tersebut mengurai, CSR yang diawasi oleh Forum CSR Kessos NTB berkaitan dengan 26 soal penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Untuk hal ini, dinas telah menyiapkan aplikasi penunjang khusus.
“Basis data ini sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 terkait kesejahteraan sosial,” katanya.
Khalik menyebut, kelemahan soal PMKS selama ini adalah soal data. Adanya sistem khusus akan memudahkn pelaku usaha untuk memantaunya langsung. Perusahaan pemerintah maupun swasta bisa melihat secara online CSR yang disalurkan.
“Ini kami namakan strategi tuntas penanganan PMKS (Satu Pena PMKS),” bebernya.
Pria asal Masbagik, Lotim ini mendorong seluruh perusahaan di NTB melaporkan kegiatan CSR. Pelaporan ini nantinya akan disampaikan juga ke Kementerian Sosial.
“Saya yakin ada banyak perusahaan sudah menjalankan CSR mereka. Bisa jadi belum melaporkan, ayo semua bisa melapor,” imbuhnya.
Wakil Ketua Forum CSR Kessos NTB Dr Sadikin Amir pada kesempatan tersebut mengungkapkan, bila pelaporan kegiatan CSR itu bentuk keterbukaan perusahaan. Diluar urusan bisnis, perusahaan juga punya tanggung jawab sosial.
“Masyarakat luas juga bisa tahu kalau laporan ini kemudian dipublikasikan,” katanya.
Rapat yang dihadiri perwakilan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta ini akan digelar kembali untuk mengevaluasi perusahaan dan persiapan pemberian penghargaan.