Mataram,- PEMPROV NTB Terus berupaya menurunkan angka kemiskinan sebesar 2 Persen setahun sesuai target RPJMD 2013 – 2018. Beras dan rokok masih menjadi penyumbang penduduk miskin di NTB. Subhan Hasan yang belum lama ini di tunjuk sebagai Pelaksana Harian(PLH) Dinas Sosial NTB mengatakan, masalah rokok dan beras ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengentasan kemiskinan yang dilakuan pemerintah pusat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan di adopsi di NTB.
“Penanggulangan Kemiskinan akan focus dia. Itu arahnya ke keluarga langsung, Program Keluarga Harapan. Penanggulangan kemiskinan langsung ke keluarga,”. Masyarakat miskin yang masuk dalam program PKH, kata subhan, tidak boleh menggunakan batuan yang diperoleh untuk membeli rokok. Penggunaan uang bantuan yang diperoleh hanya digunakan untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Bantuan pangan yang diberikan pemerintah saat ini melalui Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Rastra.
Selain itu, dengan menyalurkan Bansos Rastra tepat waktu dan tetap tepat sasaran akan mampu menekan kemiskinan. Pemerintah Pusat, kata Subhan, sudah memberikan tenggat waktu penyaluran Bansos Rastra maksimal disalurkan setiap tanggal 25 tiap bulan. Mulai tahun ini, Bansos Rastra diberikan sebanyak 10 kg bagi setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Berdasarkan data Kementrian Sosial (Kemensos), Jumlah penerima Bantuan Rastra di NTB tahun 2018 sebanyak 447.154 KPM, dengan rincian, Lombok Barat 66.996 KPM, Lombok Tengah 96.375 KPM, Lombok Timur 138.148 KPM, Kabupaten Sumbawa 34.040 KPM, Dompu 19.356 KPM, Kabupaten Bima 39.995 KPM. Selanjutnya, KSB 10.096 KPM, Kabupaten Lombok Utara 33.755 KPM dan Kota Bima 8.393 KPM.
PKH dinilai cukup efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sedang dirancang adanya PKH daerah pada 2019 mendatang. Yakni Gerakan Membangun Bersama kesejahteraan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (Gerbang Berkemas) NTB yang akan diformulasikan dengan kekhasan daerah.
Selain ada PKH dari kementrian Sosial, Pemprov juga akan menyiapkan anggaran untuk PKH daerah dari APBD NTB. PKH daerah ini akan menyasar masyarakat yang tidak masuk dalam PKH nasional. Kemudian penerimaannya berasal dari keluarga sangan miskin, selain itu, ada juga masyarakat miskin yang memang tidak tercover dalam basis data terpadu (BDT).
Dengan Pola seperti ini, diyakini penurunan angka kemiskinan di NTB akan tetap berada di atas satu persen. Sehingga kemiskinan akan cepat dientaskan. Angka kemiskinan di NT periode Maret-September 2017 turun sebesar 1,02 persen. Angka kemiskinan di NTB saat ini sebesar 15,05 pada September 2017.