Mataram–Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat
H Amir SPd MM melakukan perjalanan menembus batas daerah yang selama ini masih terputus akses transportasi dan informasi. Perjalanan yang merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi meretas batas dalam memberdayakan masyarakat pada komunitas adat terpencil yang ada di NTB.
JALAN RUSAK: Jalan menuju komunitas adat terpencil.
NTB sebagai salah satu dari 18 provinsi sasaran penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) masih menyisakan beberapa lokasi KAT yang perlu mendapat penanganan dalam upaya membuka akses kesejahteraan sosial sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan PP 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Kriteria daerah KAT meliputi: 1. Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; 2. Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam; 3. Marjinal di pedesaan dan perkotaan; 4. Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau2 terluar, dan terpencil.
KAT masih terdapat di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.
“KAT ditangani dalam satu program Pemberdayaan KAT dengan beberapa tahap kegiatan. Pemetaan Sosial oleh Pemerintah Kabupaten yang melibatkan unsur Dinas Sosial kabupaten bersama supervisor dari Perguruan Tinggi dan Dinas Sosial Provinsi,” kata Amir.
Perjuangan jajaran Dinas Sosial Provinsi mencapai KAT tidak mudah. Tidak seperti di perkotaan yang jalannya mulus, untuk menembus daerah KAT harus melalui jalan tanah. Medannya juga terbilang cukup berat. Langkah yang dilakukan oleh dinas ini bagian dari upaya merangkul semua elemen dan kalangan di NTB.
Post Views:4
One thought on “Perjuangan Disos Menembus Komunitas Adat Terpencil”
Untuk mencapai tujuan yang maksimal suatu organisasi, para pejabat pengambil kebijakan harus bersinergi dengan tenaga tenaga tehnis yang langsung turun kemasyarakat dengan begitu tidak ada lagi tupoksi yang saling tumpang tindih apalagi miskomunikasi antaran atasan dengan bawahan, intinya cara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sangat dibutuhkan.
Untuk mencapai tujuan yang maksimal suatu organisasi, para pejabat pengambil kebijakan harus bersinergi dengan tenaga tenaga tehnis yang langsung turun kemasyarakat dengan begitu tidak ada lagi tupoksi yang saling tumpang tindih apalagi miskomunikasi antaran atasan dengan bawahan, intinya cara melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait sangat dibutuhkan.