Mataram-Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas tentang pembangunan di bidang kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan sosial masyarakat, Dinas Sosial Provinsi NTB mengadakan safari penyuluhan sosial ke kabupaten/Kota se-NTB.
Kegiatan penyuluhan sosial keliling ini dimulai dari Kabupaten Lombok Timur di dua tempat, di Kecamatan Selong dan Kecamatan Masbagik, dilanjutkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten/Kota lainnya dan akan berakhir di Kabupaten Sumbawa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi NTB H. Amir, S.Pd, MM mengatakan, secara garis besar PMKS dapat dikelompokkan menjadi balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi (jiwa), korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalah gunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tak layak huni, keluarga bermasalah psikologis, komunikasi adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial (pengungsi), pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV atau AIDS (ODHA) dan keluarga rentan.
Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial melaksanakan Penyuluhan Sosial Keliling bagi aparatur desa/kelurahan serta perwakilan-perwakilan dari para relawan seperti PSM, TKSK, Karang Taruna dan Potensi Sosial Kesejahteraan Soaial lainnya agar nantinya dapat di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan dapat mengambil tindakan yang tepat baik untuk menangani, maupun mencegah timbulnya PMKS baru.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik menyampaikan, penyuluhan sosial seperti ini adalah kegiatan penting dan bermakna strategis untuk membangun sinergitas semua pihak dari tingkat yang paling bawah di masyarakat sampai pada level pengambil kebijakan di daerah.
“Sehingga saya selalu hadir menyampaikan langsung apa persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi di NTB,” ungkapnya.
Lebih jauh, Khalik mengingatkan bagaimana NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi yang kaya dan makmur, berlimpah kekayaan alamnya dan sumber daya lainnya.
“Sehingga ini bisa menjadi daya dukung utama bagi pemerataan kesejahteraan sosial di NTB, apabila dikelola dengan berkeadilan dan baik,” sambungnya.
Dari berbagai masalah kesejahteraan sosial di NTB paling tidak bisa kita kategorikan menjadi lima masalah utama beber Khalik, yaitu kemiskinan, keterlantaran, ketuna sosialan, kecacatan dan kebencanaan, dan khusus untuk pulau sumbawa ditmbahkannya masih ada satu masalah yaitu keterpencilan, karena di Pulau Sumbawa kit masih memiliki Komunitas Adat Terpencil yang menjadi perhatian khusus juga Dinas Sosial bersama Kementerian sosial RI. Melihat beragam nya masalah kesejahteraan sosial ini maka harus diselesaikan dengan cara komprehensif dan bersama-sama , tidak bisa dengan sebagaian pihak saja yang bergerak tetapi harus juga pro aktif baik dari lapisan paling bawah hingga ke lapisan pemerintahan.
“Bagaimanapun kita mengatasi hal tersebut apabila tidak secara secara komprehensif, serentak, simultan bersama-sama dan pro aktif maka masalah PMKS tidak akan selesai. Karena masalah sosial merupakan masalah yang muncul dari faktor-faktor yang mengakar kuat pada mentalitas masyarakat kita, yaitu dari hal Urban,” terangnya.
Ditambahkan, kedisiplinan dan belum meratanya pendidikan, sehingga peran aktif pemerintah juga harus secara sinergis dapat di terima dan juga di laksanakan dengan simultan oleh masyarakat hingga ke lapisan paling bawah, yaitu Kepala dusun dan kepala lingkungan. Dengan kegiatan penyuluhan seperti ini maka ujung tombak dari perjuangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial akan lebih mengena dengan melibatkan Kelurahan, Kaling dan Kadus karena lapisan yang paling mengena langsung dengan PMKS adalah tingkat Kelurahan hingga Kadus dan Kaling.
“Sebagai pimpinan warga yang paling dekat dengan PMKS, kadus dan kaling merupakan yang paling terlebih dahulu mengetahui apabila ada PMKS yang ada diwilayahnya, oleh karena itu dengan penyuluhan seperti ini diharapkan akan dapat dicegah munculnya PMKS baru atau datangnya PMKS baru diwilayahnya, sehingga apabila seluruh Kadus dan Kaling dapat melakukan hal tersebut dibantu oleh para relawan yang merupkan potensi kesejahteraan sosial kita di lapangan maka secara signifikan sudah pasti dapat ditekan jumlah PMKS di NTB”, tutupnya.