Berdialog Dengan Gubernur NTB, Para Kades Sangat Antusias

Mataram (08/11/19), Para kepala desa se-NTB hadir di acara Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) edisi spesial Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11/2019).

Kegiatan ini juga ikut melibatkan bagian-bagian lain, seperti : Camat, Kepala Puskesmas, serta Kepala Sekolah, dalam konteks Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik.

Kepala Desa yang merupakan tokoh utama pada sebuah desa, memiliki antusiasme tinggi ketika berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kegiatan ini.

Seperti contoh : Kepala Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Zulkarnaen, yang menyampaikan dukungannya terhadap program zero waste yang digagas Gubernur dan Wagub NTB. Hanya saja katanya, mesin pengelolaan sampah yang ada di desanya belum optimal. Sehingga pengelolaan sampahnya hanya dalam skala kecil. Ia berharap, program zero waste ini disosialisasikan ke seluruh desa di NTB.

Pendapat lain juga keluar dari Kepala Desa Jeringo, Kabupaten Lombok Utara. Ia lebih menekankan pada pembinaan desa yang perlu dilakukan secara menyeluruh, agar desa bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten.

“Sinergi pemerintah untuk layanan kesehatan desa dengan mengadakan satu desa satu dokter. Jika tidak bisa, minimal satu desa satu perawat. Sehingga jika masyarakat sakit, poskesdes bisa dioptimalkan,” katanya.

Ia menceritakan, Desa Jeringo membuat kampung pelangi sebagai bentuk terobosan desa pascagempa bumi. Ia menginginkan adanya sinergi dengan pemerintah provinsi untuk melestarikan lingkungan.

Sama halnya dengan Kepala Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, Musykil Hartsah, memyampaikan gagasannya kepada Gubernur dan Wagub. Ia menyampaikan zero waste harus didukung dengan cara mengoptimalkan zero waste di desa wisata yang ada di NTB.

Khusus kepada Kepada Komisi Informasi NTB, ia berharap agar mampu mensosialisasikan keterbukaan informasi publik ke masyarakat sehingga diketahui kriteria dan indikator penilaian desa, agar tercipta kompetisi yang sehat dalam hal keterbukaan informasi.

Humas NTB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *